Defisit BPJS Kesehatan Capai Rp14 Triliun

Defisit BPJS Kesehatan menjadi perhatian setelah penerimaan iuran hingga September 2026 tercatat Rp118 triliun, sedangkan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan mencapai Rp132 triliun. Selisih tersebut menciptakan kesenjangan arus kas sekitar Rp14 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat terbatas bersama pemerintah pada 28 September 2026. Kesenjangan arus kas perlu mendapat perhatian karena BPJS Kesehatan harus tetap membayar layanan kesehatan yang telah diberikan fasilitas kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peserta Nonaktif Tekan Penerimaan Iuran

Salah satu faktor yang berkaitan dengan defisit BPJS Kesehatan ialah tingginya jumlah peserta yang tidak aktif membayar iuran. BPJS Kesehatan mencatat sekitar 52 juta peserta berada dalam status nonaktif. Jika seluruh peserta tersebut kembali membayar iuran dengan acuan iuran kelas III, potensi penerimaan dapat mencapai sekitar Rp2 triliun setiap bulan atau Rp24 triliun dalam setahun. Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran. Upaya tersebut juga mendukung prinsip gotong royong dalam skema jaminan sosial, karena iuran peserta membantu membiayai peserta lain yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pemerintah Siapkan Dana Rp20 Triliun

Untuk memperkuat kondisi keuangan JKN, pemerintah menyiapkan tambahan dana sebesar Rp20 triliun melalui APBN 2026. Pemerintah akan mencairkan dana tersebut dalam dua tahap, yaitu Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November 2026. Tambahan anggaran itu berada di luar anggaran sekitar Rp47 triliun untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Pemerintah mengarahkan dukungan tersebut untuk memperkuat arus kas sekaligus menjaga pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan.

Biaya Kesehatan Terus Mengalami Tekanan

Selain peserta nonaktif, defisit BPJS Kesehatan juga berkaitan dengan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menghadapi inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, serta peningkatan pemanfaatan layanan. Data yang disampaikan BPJS Kesehatan sebelumnya menunjukkan pembayaran layanan kesehatan berada di sekitar Rp16 triliun per bulan, sedangkan penerimaan iuran berada di kisaran Rp14 triliun. Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan arus kas sekitar Rp2 triliun setiap bulan. BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan pola layanan menuju pendekatan berbasis mutu atau value-based untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pembiayaan.

Menjaga Keberlanjutan Program JKN

Penanganan defisit BPJS Kesehatan membutuhkan kombinasi dukungan pemerintah, kepatuhan peserta, pengelolaan biaya, serta peningkatan kualitas layanan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan juga perlu memastikan data peserta bantuan iuran tetap akurat agar subsidi menjangkau kelompok yang memenuhi ketentuan. Pada saat yang sama, peningkatan pembayaran iuran dari peserta nonaktif dapat memperkuat penerimaan program. Dengan langkah tersebut, BPJS Kesehatan dapat menjaga kemampuan membayar manfaat pelayanan kesehatan sekaligus mempertahankan keberlanjutan Program JKN bagi masyarakat. Tambahan dana Rp20 triliun menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangan dalam menghadapi tekanan sepanjang 2026.

-5%