Hoaks Pemadaman Internet Nasional 25

Kabar Pemadaman Internet Nasional

Kabar mengenai hoaks pemadaman internet nasional selama tiga hari kembali ramai di masyarakat. Informasi tersebut menyebut pemerintah akan menghentikan layanan internet di seluruh Indonesia pada 25 hingga 27 September 2026. Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan kabar itu tidak benar. Klarifikasi pemerintah muncul setelah sebuah dokumen yang mengatasnamakan Komdigi beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan. Dokumen tersebut memakai judul “Surat Peringatan” dengan nomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026. Karena itu, masyarakat tidak perlu panik atau mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Dokumen Palsu Catut Nama Pejabat

Dokumen yang menjadi sumber hoaks pemadaman internet nasional mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Selain itu, surat tersebut memuat klaim mengenai gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo kemudian menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil pemalsuan. Menurut Komdigi, tidak ada kebijakan pemerintah untuk mematikan layanan internet nasional pada 25–27 September 2026. Bahkan, pemerintah juga membantah adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional seperti yang tertulis dalam dokumen palsu. Dengan demikian, masyarakat perlu memperlakukan surat tersebut sebagai informasi yang tidak benar.

Internet dan ATM Tetap Beroperasi

Sementara itu, kondisi layanan digital tetap berjalan normal pada periode yang disebut dalam kabar tersebut. Layanan internet, aplikasi pesan instan, jaringan seluler, serta jaringan fiber optik tetap beroperasi seperti biasa. Begitu pula sistem perbankan dan ATM yang tetap dapat digunakan masyarakat. Penjelasan tersebut sekaligus membantah kekhawatiran mengenai kemungkinan terhentinya transaksi digital. Selain itu, Komdigi menegaskan bahwa masyarakat tidak memiliki alasan untuk melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan akibat kabar pemadaman internet. Dengan kondisi tersebut, aktivitas digital masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa mengikuti informasi palsu yang beredar.

Komdigi Telusuri Pembuat Surat

Menanggapi penyebaran dokumen tersebut, Komdigi bersama aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap pembuat dan penyebarnya. Penelusuran itu mencakup sumber pembuatan dokumen, pola penyebaran informasi, serta pihak yang bertanggung jawab. Langkah tersebut penting karena informasi palsu dapat memicu kepanikan apabila masyarakat langsung mempercayainya. Di sisi lain, Komdigi meminta masyarakat tidak meneruskan dokumen tersebut kepada orang lain. Sebelum membagikan informasi, masyarakat sebaiknya memeriksa pengumuman melalui kanal resmi pemerintah. Dengan cara itu, informasi mengenai kebijakan komunikasi digital dapat diperoleh dari sumber yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Cara Mengecek Informasi Internet

Untuk menghindari hoaks pemadaman internet nasional, masyarakat dapat melakukan beberapa pemeriksaan sederhana. Pertama, periksa sumber informasi dan jangan langsung mempercayai gambar surat yang beredar di grup percakapan. Selanjutnya, bandingkan informasi tersebut dengan pengumuman pada situs atau kanal resmi Komdigi. Jika tidak terdapat pengumuman resmi mengenai kebijakan tersebut, masyarakat perlu berhati-hati sebelum menyebarkannya. Selain itu, hindari tindakan finansial yang terburu-buru hanya karena menerima kabar dari media sosial. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pemaknaan terhadap istilah “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami konteks aturan hukum sekaligus memeriksa fakta sebelum menarik kesimpulan.

Pada akhirnya, kabar pemadaman internet nasional pada 25–27 September 2026 telah dibantah oleh Komdigi. Tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghentikan layanan internet nasional selama periode tersebut. Masyarakat dapat tetap menggunakan internet, jaringan seluler, aplikasi pesan, ATM, serta layanan perbankan seperti biasa. Jadi, jangan meneruskan dokumen yang belum terverifikasi. Periksa terlebih dahulu informasi melalui kanal resmi pemerintah agar penyebaran berita palsu tidak semakin meluas.

-5%