Gibran Ajukan Pengunduran Diri, Ini Faktanya

Gibran Ajukan Pengunduran Diri: Polemik Ijazah dan Tekanan Politik DPR

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengejutkan publik setelah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika hukum serta politik yang berkembang.

Namun, penyampaian niat mundur belum berarti Gibran resmi melepaskan jabatan Wakil Presiden. Prasetyo juga menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut. Sebaliknya, Presiden memberikan sejumlah saran untuk menghadapi persoalan yang sedang berlangsung.

Polemik Ijazah Gibran dan Putusan MA Menjadi Sorotan

Di balik kabar Gibran ajukan pengunduran diri, terdapat persoalan hukum mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA. Perdebatan tersebut kembali menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan yang dibacakan pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Selain itu, MA memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut dokumen tersebut.

MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades belum membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, putusan ini kembali memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Gibran Masih Ingin Fight, PTUN dan PK Menjadi Perhatian

Meskipun menghadapi perkembangan hukum yang tidak mudah, Gibran menyatakan masih ingin memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya. Pada 11 November 2026, ia mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap menghadapi persoalan tersebut.

Gibran menyebut perlunya menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, ia berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK).

Namun, langkah tersebut menghadapi kendala hukum. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Yusril, Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, ia tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan PK atas putusan MA.

Tekanan DPR Menguat, 50 Anggota Dorong Hak Menyatakan Pendapat

Selain persoalan hukum, Gibran ajukan pengunduran diri ketika tekanan politik di DPR semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi dilaporkan mendukung usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Langkah tersebut muncul sebagai respons terhadap putusan MA dan MK mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran. Melalui hak tersebut, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, sejumlah pimpinan partai politik memilih berhati-hati dalam menentukan sikap. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan masih menunggu perkembangan dan masukan dari fraksi.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya menghormati proses konstitusi. Adapun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta semua pihak menghormati saran Presiden Prabowo.

Apakah Gibran Benar-Benar Akan Mundur dari Jabatan Wapres?

Lantas, apakah Gibran benar-benar akan meninggalkan kursi Wakil Presiden? Pertanyaan tersebut masih menunggu kepastian karena pernyataan niat mengundurkan diri berbeda dengan pengunduran diri yang telah diproses secara resmi.

Selain itu, pengunduran diri sukarela, usulan Hak Menyatakan Pendapat, dan pemberhentian melalui mekanisme konstitusi memiliki tahapan hukum yang berbeda.

Karena itu, publik perlu mencermati perkembangan sikap resmi Gibran, tindak lanjut putusan MA oleh Kemendikdasmen, serta langkah DPR dalam menjalankan hak konstitusionalnya.

Pada akhirnya, kasus Gibran ajukan pengunduran diri menjadi ujian penting bagi kepastian hukum, transparansi administrasi negara, dan kedewasaan demokrasi Indonesia. Masyarakat tentu berharap seluruh persoalan selesai melalui mekanisme hukum yang terbuka, objektif, dan sesuai konstitusi.

👁️ Dilihat 20 kali