MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran, Ini Dampaknya

MA Kabulkan Kasasi, Suket Ijazah SMA Gibran Dinyatakan Tidak Sah

Suket Ijazah SMA Gibran menjadi sorotan nasional setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya. Majelis hakim mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Amar putusan menyebutkan, “Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri, kabul gugatan penggugat seluruhnya.”

Selain itu, MA memerintahkan penarikan dan pemusnahan surat keterangan yang menjadi objek sengketa. Dokumen tersebut memiliki nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019.

Perkara ini diperiksa oleh majelis kasasi yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Dengan keputusan tersebut, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali memasuki babak baru.

Namun, masyarakat masih perlu mencermati salinan lengkap putusan MA untuk memahami pertimbangan hukum dan konsekuensi administratifnya. Pasalnya, pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan merupakan persoalan hukum yang berbeda dari pemberhentian seorang pejabat negara.

Putusan MA tentang Suket Ijazah SMA Gibran Berkaitan dengan Temuan MK

Sebelum MA mengeluarkan putusan kasasi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memeriksa perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l.

Meskipun demikian, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya. MK mempertimbangkan batas kewenangan dan ketentuan hukum dalam perkara perselisihan hasil pemilu.

Sementara itu, MA memeriksa objek sengketa yang berbeda, yakni keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Oleh karena itu, kedua putusan tersebut perlu dipahami berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan masing-masing.

Dengan demikian, perkembangan perkara Suket Ijazah SMA Gibran tidak bisa disederhanakan sebagai satu keputusan yang otomatis mengakhiri jabatan wakil presiden. Namun, kedua putusan tersebut membuat persoalan administrasi pendidikan ini kembali menjadi perhatian masyarakat.

Hasto, Mahfud MD, dan Denny Indrayana Berikan Tanggapan

Keputusan MA langsung memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan politik dan pakar hukum. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai putusan tersebut memperkuat persoalan yang selama ini menjadi perhatian partainya.

Menurut Hasto, persyaratan pendidikan merupakan aspek mendasar dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Ia juga mengaitkan perkembangan perkara ini dengan polemik Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Hasto menyebut partainya perlu membangun komunikasi dengan kekuatan politik lain apabila ingin mendorong pembahasan melalui parlemen. Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah wacana penggunaan hak angket.

Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangan mengenai tindak lanjut putusan tersebut. Mahfud menyatakan bahwa langkah selanjutnya terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden berada dalam ranah politik.

Ia juga menyoroti kemungkinan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan dan persoalan aturan pencalonan.

Sementara itu, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai putusan MA sejalan dengan pertimbangan MK mengenai bukti pendidikan Gibran.

Berbagai tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi pendidikan. Sebaliknya, perkara tersebut juga menyentuh pembahasan mengenai tanggung jawab penyelenggara negara dan kepastian hukum.

Gibran Siap Membuka Dokumen Pendidikan dalam Persidangan

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Gibran Rakabuming Raka turut memberikan tanggapan. Ia menyayangkan langkah penggugat lain yang mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menurut Gibran, pihaknya telah menyiapkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyatakan siap menunjukkan seluruh dokumen tersebut dalam proses pembuktian di persidangan.

Gibran mengungkapkan bahwa timnya telah mempersiapkan bukti yang diperlukan. Namun, ia mempertanyakan keputusan penggugat yang memilih menghentikan proses gugatan ketika pihaknya mengaku sudah siap menghadapi persidangan.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan kasus karena memperlihatkan perbedaan pandangan antara pihak penggugat dan pihak Gibran.

Di satu sisi, penggugat mempersoalkan dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Di sisi lain, Gibran menyatakan memiliki dokumen pendidikan yang siap ditunjukkan apabila proses pembuktian berlangsung.

Meski demikian, masyarakat perlu membedakan dokumen pendidikan secara keseluruhan dengan surat penyetaraan yang secara khusus menjadi objek perkara kasasi MA.

Selain itu, kesiapan membuka dokumen dalam persidangan tidak mengubah amar putusan yang telah dibacakan. Karena itu, perkembangan selanjutnya perlu dicermati berdasarkan dokumen resmi dan keterangan instansi terkait.

Dampak Putusan MA terhadap Jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden

Setelah MA menyatakan surat penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah, muncul pertanyaan mengenai dampaknya terhadap jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Apakah keputusan tersebut otomatis membuat Gibran kehilangan jabatannya?

Jawabannya memerlukan penjelasan hukum yang lebih mendalam. Pembatalan surat administrasi tidak serta-merta berarti jabatan wakil presiden otomatis berakhir.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, setiap upaya menindaklanjuti persoalan persyaratan jabatan harus mengikuti mekanisme konstitusional tersebut. Putusan pembatalan dokumen tidak dapat langsung menggantikan seluruh tahapan pemberhentian pejabat negara.

Selain itu, masyarakat masih perlu menunggu salinan lengkap putusan MA untuk mengetahui pertimbangan hukum dan ruang lingkup pelaksanaannya secara menyeluruh.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga perlu memperhatikan amar putusan mengenai penarikan serta pemusnahan dokumen. Selanjutnya, publik dapat mencermati bagaimana pemerintah menjalankan keputusan tersebut.

Pada akhirnya, perkara Suket Ijazah SMA Gibran menjadi perhatian penting bagi transparansi administrasi pemerintahan dan kepastian hukum. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai dasar penerbitan dokumen serta proses verifikasi persyaratan pencalonan.

Namun, seluruh proses harus berjalan berdasarkan hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, polemik ini dapat memperoleh kejelasan tanpa mendahului mekanisme peradilan maupun konstitusi yang berlaku.

👁️ Dilihat 20 kali