Hoaks Uji Forensik Ijazah Jokowi, Ini Faktanya

Hoaks Uji Forensik Ijazah Jokowi Kembali Ramai di Media Sosial

Isu mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sebuah unggahan di media sosial Threads menyebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim Polri melakukan uji forensik ulang terhadap ijazah Jokowi. Informasi tersebut langsung menarik perhatian warganet karena polemik dokumen pendidikan ini sudah berlangsung cukup lama.

Namun, masyarakat perlu berhati-hati sebelum mempercayai kabar tersebut. Berdasarkan penelusuran fakta Tirto.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai perintah Kapolri untuk mengulang pemeriksaan ijazah Jokowi. Dengan demikian, klaim yang beredar tersebut tidak benar atau termasuk informasi hoaks.

Faktanya, permintaan pemeriksaan ulang justru berasal dari tim penasihat hukum Roy Suryo. Mereka mengajukan permohonan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan antara informasi yang beredar di media sosial dan perkembangan hukum yang sebenarnya.

Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Sudah Diperiksa Puslabfor

Menanggapi polemik tersebut, Polri kembali memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan forensik ijazah Joko Widodo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri telah melakukan pengujian terhadap dokumen tersebut. Selain itu, hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada 12 November 2026. Menurut Trunoyudo, seluruh proses pemeriksaan telah berjalan secara prosedural, profesional, dan proporsional. Bahkan, hasil pengujian forensik sudah menjadi bagian dari kelengkapan berkas penyidikan yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Dengan demikian, pemeriksaan tersebut bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari tahapan penegakan hukum. Polri juga menegaskan bahwa hasil pengujian dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Karena pemeriksaan sudah terlaksana, kepolisian menilai tidak terdapat kebutuhan untuk melakukan pengujian forensik baru terhadap objek ijazah yang sama.

Kubu Roy Suryo Ajukan Permohonan Pengujian Ulang ke Pengadilan

Di tengah penegasan Polri, tim penasihat hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pemeriksaan ulang ijazah fisik Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat dalam persidangan pada Rabu, 11 November 2026. Langkah ini kemudian menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam perkara yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menjelaskan bahwa pihaknya meminta pemeriksaan forensik ulang terhadap dokumen ijazah asli Jokowi. Selain itu, mereka mengusulkan penggunaan tiga ijazah pembanding yang disebut telah terverifikasi dan diterbitkan pada November 1985.

Tidak hanya itu, surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, hingga DPR RI. Meskipun demikian, permohonan pengujian ulang merupakan langkah hukum dari pihak penasihat hukum, bukan perintah resmi Kapolri.

Perlu dipahami bahwa pengajuan surat tersebut tidak otomatis membuat majelis hakim menyetujui pemeriksaan ulang. Selanjutnya, keputusan mengenai tindak lanjut permohonan tetap menjadi kewenangan majelis hakim yang menangani perkara.

Riwayat Pemeriksaan Forensik Ijazah Jokowi pada Mei 2025

Untuk memahami persoalan ini secara lebih lengkap, masyarakat perlu mengetahui bahwa pemeriksaan forensik ijazah Jokowi sebenarnya telah berlangsung sebelumnya. Pada Mei 2025, Bareskrim Polri bersama Puslabfor Polri melaksanakan pengujian laboratoris terhadap ijazah universitas milik Jokowi.

Dalam proses tersebut, penyidik menggunakan ijazah dari tiga rekan Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai dokumen pembanding. Pemeriksaan mencakup beberapa aspek teknis, mulai dari bahan kertas, pengaman kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan tangan, cap stempel, hingga tanda tangan dekan dan rektor pada masa penerbitan ijazah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepolisian, ijazah Jokowi dan ketiga dokumen pembanding menunjukkan hasil identik. Selanjutnya, hasil pengujian tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan Polda Metro Jaya. Artinya, pemeriksaan forensik telah menghasilkan dokumentasi resmi untuk kepentingan hukum.

Oleh sebab itu, Polri menjadikan pemeriksaan sebelumnya sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pengujian forensik baru tidak diperlukan. Di sisi lain, permohonan pemeriksaan ulang dari kubu Roy Suryo tetap menjadi bagian dari perkembangan persidangan yang perlu dicermati.

Masyarakat Perlu Cermat Memilah Informasi tentang Ijazah Jokowi

Kembali beredarnya hoaks uji forensik ijazah Jokowi menjadi pengingat bahwa informasi mengenai tokoh publik sangat mudah memicu perdebatan. Apalagi, perkembangan perkara hukum sering menghadirkan pernyataan dari berbagai pihak dengan sudut pandang berbeda. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai setiap unggahan yang muncul di media sosial.

Sebaliknya, periksa sumber berita, cari keterangan resmi lembaga terkait, dan pahami perbedaan antara permohonan pihak berperkara dengan keputusan institusi penegak hukum. Selain itu, masyarakat perlu membaca isi berita secara utuh agar tidak salah memahami konteks sebuah pernyataan.

Dalam perkembangan terbaru, Polri menyatakan pemeriksaan ijazah Jokowi telah dilakukan Puslabfor dan hasilnya sudah masuk dalam berkas penyidikan yang dilimpahkan kepada JPU. Sementara itu, permohonan pengujian ulang dari tim Roy Suryo telah disampaikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan.

Pada akhirnya, kabar bahwa Kapolri memerintahkan uji forensik ulang ijazah Jokowi tidak memiliki dasar informasi resmi. Dengan demikian, publik sebaiknya mengikuti perkembangan perkara melalui sumber terpercaya serta tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sikap kritis, kebiasaan memeriksa fakta, dan kecermatan membaca berita merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi menyesatkan.

👁️ Dilihat 8 kali