UU Perampasan Aset Disahkan, 2 Badan Baru Dibentuk

Dua Badan Baru Disiapkan untuk Mengelola dan Mengawasi Aset

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah Penantian 18 Tahun

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya Indonesia memberantas kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah berlangsung selama 18 tahun. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat yang mengagendakan pengambilan keputusan tingkat kedua tersebut. Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada 18 November 2026. Pengesahan ini menjadi perhatian publik karena aturan tersebut tidak hanya menyasar hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga membuka instrumen hukum untuk menangani berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar. Dengan demikian, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki perangkat yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil kejahatan.

Dua Badan Baru Disiapkan untuk Mengelola dan Mengawasi Aset

Salah satu poin penting dalam UU Perampasan Aset adalah pembentukan dua lembaga khusus, yaitu Badan Pengelola Aset Rampasan dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa pemisahan fungsi pengelolaan dari aparat penegak hukum bertujuan mencegah konflik kepentingan. Aparat yang melakukan penyitaan tidak seharusnya sekaligus menjadi pihak yang mengelola seluruh hasil rampasan. Karena itu, badan pengelola akan menjalankan tugas secara khusus dan profesional. Sementara itu, badan pengawas akan mengawasi pelaksanaan kewenangan agar tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran dua lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem perampasan aset yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tentu membutuhkan jaminan bahwa proses penyitaan tidak berlangsung secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu, pengawasan independen harus berjalan seiring dengan penguatan kewenangan negara dalam mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana.

Dua Badan Baru Disiapkan untuk Mengelola dan Mengawasi Aset

Badan Pengelola Aset Rampasan Bertanggung Jawab Langsung kepada Presiden

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menjelaskan bahwa badan pengelola akan memiliki kedudukan independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurutnya, DPR menghendaki bentuk kelembagaan berupa badan, bukan dewan seperti usulan awal pemerintah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan efektivitas organisasi dan kewenangan pimpinan dalam menjalankan tugas. Tandra menyebut Presiden akan mengangkat pimpinan badan setelah memperoleh persetujuan DPR. Badan tersebut nantinya menangani berbagai tahapan pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan, perawatan, pengamanan, hingga penjualan atau pemanfaatannya sesuai ketentuan hukum. Pengelolaan khusus ini sangat penting karena aset hasil kejahatan tidak selalu berbentuk uang tunai. Negara juga dapat menghadapi aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, perusahaan, maupun barang bernilai ekonomi lainnya. Tanpa pengelolaan yang profesional, nilai aset berisiko menyusut, rusak, atau kehilangan manfaat sebelum proses pemulihan selesai. Karena itu, independensi dan akuntabilitas lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga nilai kekayaan yang berhasil dirampas.

Penipuan Kripto hingga Bandar Judi Online Bisa Terancam Penyitaan Aset

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen untuk mengambil kembali kekayaan yang berasal dari berbagai tindak pidana. Ia mencontohkan penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan perjalanan umrah, serta praktik judi online. Menurut Dasco, penyitaan aset dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang selama ini merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil yang menjadi korban perjudian online. Ia juga menekankan bahwa pelarian terdakwa tidak serta-merta membuat aset hasil kejahatan terbebas dari proses perampasan apabila persyaratan hukum terpenuhi. Dengan mekanisme tersebut, negara memiliki peluang lebih besar untuk memulihkan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti prosedur hukum, pembuktian, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak sah atas suatu aset. Artinya, UU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alasan untuk menyita kekayaan seseorang secara sembarangan. Penegakan hukum harus tetap mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Hasil Perampasan Aset Diharapkan Kembali Memberikan Manfaat kepada Rakyat

Pengesahan UU Perampasan Aset membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menanggung dampak kejahatan ekonomi dan korupsi. Dasco menilai hasil kejahatan yang berhasil dirampas dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat sesuai mekanisme hukum dan pengelolaan negara. Harapan tersebut menjadi semakin relevan ketika penipuan investasi, perdagangan ilegal, serta judi online terus menimbulkan kerugian bagi banyak korban. Meski demikian, keberhasilan aturan ini tidak cukup hanya diukur dari banyaknya aset yang disita. Pemerintah juga harus memastikan setiap barang rampasan tercatat secara transparan, terpelihara dengan baik, dan dikelola secara bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan badan pengawas perlu menjamin bahwa kewenangan besar yang diberikan undang-undang tidak membuka ruang pemerasan atau kriminalisasi. Publik juga perlu mengawal aturan pelaksanaannya agar tujuan pemulihan aset benar-benar tercapai. Pada akhirnya, UU Perampasan Aset diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen untuk mengambil kekayaan pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi jalan untuk mengembalikan manfaat ekonomi kepada negara dan masyarakat.

-5%
Original price was: Rp1.850.000.Current price is: Rp1.757.500.

👁 4422 kali

-5%
Original price was: Rp2.000.000.Current price is: Rp1.900.000.

👁 4035 kali

-12%
Original price was: Rp1.850.000.Current price is: Rp1.628.000.

👁 3259 kali

-5%
Original price was: Rp2.000.000.Current price is: Rp1.900.000.

👁 3822 kali

👁️ Dilihat 22 kali