Tag Archives: Kael Official Store

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra menarik perhatian publik. Ucapan “ndasmu” yang dilontarkannya dengan mimik mengejek serta diiringi tawa para pejabat menuai kritik tajam. Banyak pengamat politik menilai hal ini sebagai tindakan yang berlebihan, kekanak-kanakan, dan tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala negara.

Dalam pidatonya Sahabat Kael Leather Goods, Prabowo membahas tiga isu utama: pembentukan kabinet, program makan bergizi gratis, dan kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ungkapan “ndasmu” pun terlontar sebagai respons terhadap kritik yang diterimanya.

Mengapa Prabowo Mengatakan “Ndasmu”?

1. Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran yang mulai direalisasikan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional. Meski sudah berjalan dan menargetkan 770.000 anak, program ini tetap mendapat kritik terkait efektivitas dan anggaran.

Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritik dengan ekspresi khasnya, “Kalau enggak ada wartawan saya bilang ndasmu,” yang disambut tawa hadirin.

2. Kabinet Gemuk

Pemerintahan Prabowo membentuk kabinet dengan 48 menteri, 55 wakil menteri, serta sejumlah pejabat setingkat menteri. Kritikus menyebutnya sebagai “kabinet gemuk,” mengindikasikan pemborosan sumber daya.

Prabowo membalas kritik ini dengan tegas, “Ada orang pintar bilang kabinet ini terlalu besar… ndasmu.” Menurutnya, kabinet yang besar wajar mengingat luas dan kompleksitas Indonesia.

3. Tuduhan Cawe-cawe Jokowi

Kedekatan Prabowo dengan Jokowi dan seringnya mereka bertemu menimbulkan spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo masih berada di bawah pengaruh mantan presiden tersebut. Menanggapi tuduhan ini, Prabowo berkata, “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu.”

Reaksi Warganet dan Pengamat Politik

Pidato ini segera menjadi viral di media sosial. Sejumlah tokoh, termasuk aktor Fedi Nuril dan komika Sammy Notaslimboy, mengkritik gaya komunikasi Prabowo yang dinilai tidak pantas bagi seorang presiden. Banyak warganet juga menyoroti bagaimana candaan tersebut lebih mencerminkan ketidakmampuan menerima kritik dibandingkan humor politik yang sehat.

Menurut Teuku Harza Mauludi dari Puskapol UI, respons Prabowo menunjukkan ketidaksiapan menerima kritik terbuka. Sementara itu, pakar komunikasi politik LSPR, Lely Arrianie, menegaskan bahwa jika gaya komunikasi seperti ini terus berlanjut, elektabilitas Prabowo bisa tergerus secara perlahan.

Kesimpulan

Pidato politik Prabowo di HUT Gerindra menjadi sorotan karena pemilihan kata dan ekspresi yang kontroversial. Sebagai kepala negara, ekspektasi publik terhadap cara komunikasi presiden sangat tinggi. Jika kritik terus-menerus dibalas dengan candaan yang terkesan meremehkan, bukan tidak mungkin hal ini akan memengaruhi citra dan legitimasi pemerintahan Prabowo di mata rakyat.

Baca Juga : 10 Negara yang Paling Bersih dari Korupsi

Aliansi Tuntut THR Ojol menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Senin (17/2/2025). Aksi ini juga Sahabat Kael Leather Goods diikuti dengan off bid massal, di mana pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir di berbagai kota di Indonesia mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk protes.

“Hari ini, Senin 17 Februari 2025, kami Aliansi Tuntut THR Ojol menuntut THR untuk ojol, taksol, dan kurir dengan melakukan aksi di Kemenaker serta aksi off bid massal di seluruh kota Indonesia,” ujar Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) sekaligus koordinator lapangan aksi, dalam pernyataan tertulisnya.

Dasar Tuntutan THR

Lili menjelaskan bahwa tuntutan THR ini berlandaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pengemudi ojol, taksol, dan kurir memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, mereka berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

“Kami memenuhi unsur pekerjaan, menerima upah, dan bekerja berdasarkan perintah. Maka dari itu, kami layak mendapatkan THR seperti pekerja lainnya,” jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Kemenaker saat ini tengah menyusun Peraturan THR untuk pengemudi ojol, yang diharapkan segera diterbitkan. Dalam tuntutan ini, aliansi meminta THR sebesar satu bulan upah minimum provinsi (UMP) dan harus dibayarkan H-30 sebelum Hari Raya.

Menolak Skema Kemitraan yang Tidak Adil

Selain menuntut THR, para pengemudi ojol juga menolak skema kemitraan yang dianggap hanya menguntungkan perusahaan platform. Mereka menilai bahwa fleksibilitas kerja yang dijanjikan dalam kemitraan sebenarnya hanya dalih perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja.

“Kami menolak hubungan kemitraan yang hanya menguntungkan perusahaan. Fleksibilitas ini hanya menjadi alasan untuk menghindari kewajiban seperti THR, upah minimum, hak lembur, cuti haid, cuti melahirkan, dan pembatasan jam kerja,” tambah Lili.

Kesenjangan Keuntungan Perusahaan dan Kesejahteraan Pengemudi

Lili menyoroti bahwa meskipun pengemudi ojol telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, bisnis platform justru meraup super profit tanpa memperhatikan kesejahteraan pengemudi.

“Platform mendapatkan keuntungan besar, tapi kesejahteraan pengemudi justru terabaikan. Keuntungan ini hanya dinikmati perusahaan, sementara pengemudi tetap hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit,” ujarnya.

Peran Negara dalam Menjamin Hak Pekerja Ojol

Aliansi menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada para pekerja platform digital. Mereka mendesak Kemenaker agar segera mengeluarkan kebijakan populis yang melindungi hak-hak pengemudi ojol, taksol, dan kurir.

“Negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan kesejahteraan pengemudi ojol terus terpinggirkan. Kami meminta Kemenaker segera mengambil langkah konkret untuk menjamin hak-hak kami,” tegas Lili.

Aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan perusahaan platform bahwa kesejahteraan pekerja digital tidak bisa terus diabaikan. Dengan semakin banyaknya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, kebijakan yang adil dan berpihak kepada mereka sangat diperlukan.

Baca Juga : 5 Sikap Sukses Para Tokoh Inspiratif

Seruan “Hidup Jokowi” yang diteriakkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada 15 Februari 2025, telah memicu beragam tafsir di tengah publik. Pernyataan tersebut Sahabat Kael Leather Goods menimbulkan spekulasi mengenai maknanya dalam lanskap politik Indonesia saat ini.

Bentuk Penghormatan atau Manuver Politik?

Seruan yang disampaikan Prabowo ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dukungannya selama ini. Namun, di sisi lain, seruan tersebut juga muncul di tengah maraknya tuntutan “Adili Jokowi” yang disuarakan oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Prabowo sedang menunjukkan loyalitasnya atau justru memainkan strategi politik tertentu?

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar ungkapan spontan. Menurutnya, seruan “Hidup Jokowi” merupakan bagian dari dinamika politik yang lebih dalam. Ia berpendapat bahwa Prabowo mungkin sedang berusaha menjaga citra Jokowi agar tidak semakin terpuruk di tengah berbagai kritik yang diarahkan kepadanya.

Perspektif Pengamat Politik

Rocky Gerung mempertanyakan mengapa Prabowo lebih memilih menyerukan “Hidup Jokowi” ketimbang “Hidup Rakyat” atau “Hidup Masa Depan”. Menurutnya, sebagai presiden terpilih, Prabowo seharusnya lebih memusatkan perhatian pada kepentingan rakyat.

“Bukankah kedudukan presiden Prabowo itu harusnya lebih memperhatikan rakyat? Kenapa tidak bilang ‘Hidup Rakyat’ atau ‘Hidup Masa Depan’?,” ujar Rocky dalam kanal YouTube pribadinya pada 16 Februari 2025.

Pendapat ini menunjukkan bahwa seruan Prabowo bisa memiliki makna yang lebih dari sekadar ungkapan spontan. Dalam politik, setiap pernyataan memiliki bobot tersendiri dan bisa menjadi bagian dari strategi besar untuk mengelola citra serta dukungan politik.

Implikasi terhadap Politik Nasional

Pernyataan Prabowo memunculkan spekulasi lebih lanjut. Apakah seruan ini menandakan bahwa Prabowo masih bergantung pada pengaruh Jokowi? Ataukah ini merupakan langkah untuk meredam kritik terhadap pemerintahan sebelumnya dan menjaga stabilitas politik menjelang transisi kekuasaan?

“Dalam politik selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi. Itu yang terjadi,” tandas Rocky Gerung.

Pada akhirnya, seruan “Hidup Jokowi” dari Prabowo Subianto bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang. Namun, yang jelas, politik Indonesia terus bergerak dinamis, dan setiap pernyataan dari tokoh besar selalu mengandung pesan serta strategi tertentu.

Baca Juga : 10 Negara yang Paling Bersih dari Korupsi