Author Archives: Admin Kael

Ahmad Dhani sejatinya berniat menjadi penengah dalam perselisihan antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait lagu Bilang Saja. Ia menawarkan solusi sederhana, yakni meminta Agnez untuk merespons Ari Bias agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah. Sayangnya Sahabat Kael Leather Goods, upaya ini tidak membuahkan hasil karena Agnez Mo tidak memberikan tanggapan.

Tidak hanya menghubungi Agnez, Dhani juga berusaha mengontak keluarga sang penyanyi. “Aku enggak cuma hubungi Agnez, aku juga hubungi Steve, ibunya juga, enggak balas semua,” ujar Dhani, dikutip dari Kompas.com pada Senin (24/2/2025). Dhani menegaskan bahwa ia berusaha mencegah masalah ini berlanjut ke ranah hukum dengan itikad baik.

Permintaan Royalti yang Diabaikan

Ari Bias sebenarnya tidak menuntut jumlah yang besar. Ia hanya meminta royalti sebesar Rp5 juta setiap kali lagu Bilang Saja dibawakan dalam konser. Jika dikalikan dengan tiga konser yang digelar, totalnya hanya Rp15 juta, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan putusan pengadilan.

Dhani bahkan menawarkan diri untuk membayar royalti tersebut jika Agnez Mo enggan melakukannya. “Kalau kamu enggak mau bayarin, udah aku yang bayarin deh,” ujar Dhani. Namun, tawaran ini pun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Agnez.

Perbandingan dengan Krisdayanti dan Reza Artamevia

Menariknya, Ari Bias membandingkan respons Agnez Mo dengan dua penyanyi lain yang juga pernah membawakan lagunya, yaitu Krisdayanti dan Reza Artamevia. Keduanya disebut lebih kooperatif dalam menyelesaikan urusan izin dan royalti.

Krisdayanti, misalnya, segera merespons dan berdiskusi dengan Ari Bias saat diminta klarifikasi. “Dia langsung hubungi saya,” kata Ari Bias dalam wawancara bersama Anji Manji. Bahkan, manajemen Krisdayanti langsung mengatur pembayaran royalti setiap kali ia membawakan lagu Ku Tak Sanggup di panggung. Dengan demikian, tidak ada konflik hukum yang terjadi antara mereka.

Putusan Pengadilan: Agnez Mo Dinyatakan Bersalah

Pada akhirnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Agnez Mo bersalah karena melanggar hak cipta dengan membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dalam tiga konser yang digelar oleh PT Aneka Bintang Gading (PT ABG).

Berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.SusHKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2025, Agnez Mo dijatuhi hukuman membayar denda sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. Putusan ini menjadi peringatan bagi musisi dan penyelenggara konser agar lebih memperhatikan aspek legalitas dalam menggunakan karya cipta orang lain.

Baca Juga : VW Kombi Lahir Kembali, Kini Jadi Mobil Listrik dan Dibanderol Rp 1,4 Miliar

Kodam VI/Mulawarman akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait insiden penyerangan di Mapolres Tarakan yang terjadi pada Senin (24/2) malam. Kejadian ini Sahabat Kael Leather Goods melibatkan anggota Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP dan diklaim sebagai kesalahpahaman.

Situasi Kembali Kondusif

Kapendam VI/Mulawarman, Kolonel Kav Kristiyanto, menegaskan bahwa kondisi di Kota Tarakan telah kembali aman dan terkendali. Meskipun ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai kesalahpahaman yang terjadi, Kristiyanto menegaskan bahwa langkah cepat telah diambil untuk menyelesaikan masalah ini secara profesional.

Langkah Cepat untuk Meredam Situasi

Kodam VI/Mulawarman bekerja sama dengan Korem 092/Mrl dan Brigif 24/BC dalam meredam situasi serta mencegah eskalasi lebih lanjut. Menurut Kristiyanto, koordinasi intensif dan mediasi telah dilakukan dengan Polres Tarakan guna menghindari konflik yang lebih besar.

Sejak insiden terjadi, Danyonif 613/Rja sebagai satuan induk langsung menggelar apel luar biasa serta melakukan pemeriksaan terhadap personel yang diduga terlibat dalam kejadian ini. Selain itu, Dansat Brimob Polda Kaltara, Danrem 092/Mrl, Danbrig 24/BC, serta Dandim 0907/Tarakan juga turut melakukan koordinasi guna memastikan hubungan antara TNI dan Polri tetap solid.

TNI dan Polri Tetap Harmonis

Kristiyanto menegaskan bahwa peristiwa ini hanya kesalahpahaman antarindividu, bukan konflik antar institusi. Ia memastikan bahwa hubungan antara TNI dan Polri tetap harmonis serta kompak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan.

Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat, terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyelesaian terbaik. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menghindari dampak yang lebih luas.

Konsolidasi dan Pemeriksaan Personel

Sebagai tindak lanjut, seluruh personel yang terlibat dalam Bantuan Penugasan (BP) telah dikonsolidasikan dan menjalani pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab komando dalam menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit.

Dengan adanya langkah cepat serta koordinasi intensif dari berbagai pihak, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kodam VI/Mulawarman berkomitmen untuk terus menjaga keamanan serta keharmonisan antara institusi terkait demi terciptanya situasi yang kondusif di Kalimantan Utara.

Baca Juga : VW Kombi Lahir Kembali, Kini Jadi Mobil Listrik dan Dibanderol Rp 1,4 Miliar

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya 2024 harus diulang tanpa mengikutsertakan petahana, Ade Sugianto. Keputusan ini diambil Sahabat Kael Leather Goods karena Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, dari tahun 2018 hingga 2024. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengikuti kembali pencoblosan ulang.

Pilkada Ulang Tanpa Ade Sugianto

Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa pencoblosan ulang Pilkada Tasikmalaya akan tetap berlangsung, tetapi tanpa keikutsertaan Ade Sugianto. Meskipun demikian, pasangannya, Iip Miftahul Paoz, masih dapat berpartisipasi dalam pilkada ulang tersebut.

MK berpendapat bahwa masa jabatan Ade Sugianto sudah dihitung sejak tahun 2018. Saat itu, ia ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai bupati setelah Uu Ruhzanul mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Keputusan ini didukung oleh radiotelegram dari Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa Ade Sugianto telah resmi menjalankan tugas sebagai bupati sejak 5 September 2018.

Dasar Hukum dan Pertimbangan MK

Menurut MK, masa kerja Ade Sugianto sebagai bupati tidak dihitung sejak pelantikannya, tetapi sejak ia mulai menjalankan tugasnya pada September 2018. Dengan demikian, MK menilai bahwa masa jabatan dua periode sudah terpenuhi, sehingga ia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali dalam pilkada ulang.

Keputusan ini membuat KPU harus melakukan persiapan ulang. Ahmad Nur Hidayat menyatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan KPU RI dan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan kelancaran pencoblosan ulang.

Latar Belakang Sengketa Pilkada

Sengketa pilkada ini diajukan oleh pasangan nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi. Mereka menggugat hasil pemilihan karena adanya dugaan ketidaksesuaian hukum dalam pencalonan petahana. Sebelumnya, Pilkada Tasikmalaya diikuti oleh empat pasangan calon, dengan Ade Sugianto dan Iip Miftahul Paoz sebagai pemenangnya.

Persiapan Pencoblosan Ulang

Dengan adanya keputusan ini, KPU akan segera mengatur ulang tahapan pilkada dan memastikan proses berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pencoblosan ulang diharapkan berlangsung dengan transparan dan adil agar menghasilkan pemimpin yang sah dan diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Kesimpulan

Keputusan MK untuk mengulang Pilkada Tasikmalaya 2024 tanpa Ade Sugianto menjadi langkah penting dalam menegakkan aturan batas masa jabatan kepala daerah. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pilkada ulang dapat berlangsung dengan lancar dan demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Baca Juga : Kelebihan Tas Kulit Asli: Kenapa Worth It untuk Dimiliki?