Ancaman Keamanan Nasional Jadi Alasan Pemerintah Amerika Blokir Tiktok

PEMERINTAH federal Amerika Serikat menekankan dalam penjelasannya kepada Mahkamah Agung AS tentang ancaman keamanan nasional yang serius yang diyakini dapat ditimbulkan jika Tiktok tetap berada di bawah perusahaan induknya ByteDance. Dengan alasan pemerintah Tiongkok dapat menggunakan data yang dikumpulkan Tiktok dari para pengguna di AS untuk “spionase atau pemerasan.” 

Pemerintah Tiongkok juga dapat “secara diam-diam memanipulasi platform untuk memajukan kepentingan geo-politiknya dan merugikan Amerika Serikat,” kata pemerintah federal, menunjuk pada upaya-upaya Tiongkok pada masa lalu untuk merugikan Amerika Serikat, dikutip dari Forbes, Rabu, (8/1). 

Bukti spesifik pemerintah untuk melarang Tiktok tidak pernah dirilis ke publik dan tetap dirahasiakan, tetapi pemerintah mengatakan dalam pengarsipannya bukti-bukti yang disegel “memberi dukungan lebih lanjut”. Pada kesimpulannya Sahabat Kael Leather Goods, Tiktok – jika masih terkait dengan ByteDance – harus dilarang/diblokir dari Amerika Serikat. 

Sidang Mahkamah Agung dan Permohonan TikTok

ByteDance telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung AS untuk membatalkan putusan Pengadilan Banding Distrik Columbia, yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap TikTok dapat dibenarkan demi alasan keamanan nasional.

Sidang Mahkamah Agung dijadwalkan berlangsung pada 10 Januari 2025, hanya beberapa hari sebelum larangan diberlakukan.

TikTok berargumen bahwa undang-undang tersebut melanggar hak kebebasan berbicara, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi AS. Namun, pemerintah AS bersikukuh bahwa ancaman terhadap keamanan nasional lebih prioritas dibandingkan hak tersebut.

Dampak Larangan TikTok bagi Pengguna dan Ekonomi AS

TikTok memiliki lebih dari 170 juta pengguna di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Pew Research Center, sekitar sepertiga orang dewasa di AS menggunakan TikTok, dengan 59% di antaranya berusia di bawah 30 tahun.

Mayoritas pengguna menggunakan platform ini untuk hiburan, terutama karena algoritmanya yang inovatif.

TikTok mempekerjakan sekitar 7.000 karyawan di AS. Jika larangan diberlakukan, nasib ribuan pekerjaan ini berada dalam ketidakpastian, sehingga menimbulkan implikasi besar bagi ekonomi lokal.

Potensi Akuisisi TikTok dan Kendala yang Dihadapi

Meskipun China menentang penjualan TikTok, beberapa investor AS telah menunjukkan minat untuk membeli aplikasi tersebut.

Salah satu kandidat potensial adalah Frank McCourt, pendiri Project Liberty, yang mengklaim telah menerima komitmen verbal hingga $20 miliar untuk pembelian TikTok.

Namun, kesepakatan ini menghadapi kendala besar, termasuk penolakan China untuk menyertakan algoritma TikTok sebagai bagian dari transaksi.

Posisi Donald Trump Terkait TikTok

Sebagai Presiden AS terpilih yang akan menjabat mulai 20 Januari 2025, Donald Trump memiliki pengaruh besar terhadap masa depan TikTok. Meskipun pada masa jabatan sebelumnya ia berupaya melarang TikTok, Trump baru-baru ini menunjukkan sikap yang lebih lunak.

Pada 24 April tahun lalu, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk menjual aplikasinya pada 19 Januari.

Baca Juga : Kreator TikTok Dihantui Ketidakpastian Jelang Keputusan Terkait Pelarangan Platform