Riza Chalid: Kejagung Siapkan Sidang In Absentia

DPO dan Red Notice Jadi Tahapan Penting

Kejagung Respons Desakan Sidang In Absentia Riza Chalid

Sidang In Absentia Riza Chalid menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons desakan agar tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) segera diadili tanpa kehadiran terdakwa. Pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid hingga kini masih berstatus buronan dan keberadaannya belum berhasil diungkap aparat penegak hukum. Karena itu, desakan untuk mempercepat proses persidangan semakin menguat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa memerlukan sejumlah tahapan. Penyidik dan jaksa penuntut umum juga harus mempertimbangkan ketentuan hukum serta fakta persidangan perkara lain yang berkaitan. Dengan demikian, Kejagung tidak hanya mengejar keberadaan tersangka, tetapi juga mempersiapkan langkah hukum agar penanganan perkara tetap berjalan.

DPO dan Red Notice Jadi Tahapan Penting

Kejagung menjelaskan bahwa pengajuan sidang in absentia tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Aparat harus memenuhi prosedur, mulai dari pengumuman kepada tersangka, penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), hingga pengajuan red notice melalui Interpol. Selain itu, penyidik perlu memperhatikan keterangan saksi dan fakta hukum yang muncul dalam persidangan terkait. Riza Chalid sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2025 dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik, Kejagung menetapkannya sebagai buronan pada 19 Agustus 2025. Selanjutnya, Interpol menerbitkan red notice terhadap Riza Chalid pada 23 Januari 2026. Meski upaya pencarian terus berlangsung, Kejagung memastikan proses penyidikan dan penelusuran aset yang berkaitan dengan perkara tersebut tetap berjalan.

DPO dan Red Notice Jadi Tahapan Penting

MAKI Desak Perkara Segera Dibawa ke Pengadilan

Di sisi lain, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejagung tidak membiarkan perkara Riza Chalid berlarut-larut. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, bahkan melayangkan somasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menurut Boyamin, status tersangka dan DPO yang telah berlangsung lebih dari satu tahun membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Dia juga merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan pemeriksaan dan pemutusan perkara tanpa kehadiran terdakwa apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah. Oleh sebab itu, MAKI mendesak Kejagung segera melimpahkan perkara ke pengadilan. Boyamin bahkan menyatakan siap mengajukan praperadilan apabila tidak ada perkembangan penanganan perkara sesuai tuntutannya.

Tuntutan Hukuman Mati Ikut Menjadi Sorotan

Selain mendesak persidangan segera berlangsung, MAKI juga mendorong jaksa mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal terhadap Riza Chalid. Desakan tersebut muncul karena perkara dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina periode 2018–2023 memiliki nilai kerugian negara yang sangat besar. Kejagung sebelumnya memperkirakan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp285 triliun, termasuk komponen kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Sementara itu, Kapuspenkum Anang Supriatna menyatakan bahwa tuntutan hukuman mati memang tersedia dalam ketentuan perundang-undangan. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum yang berlaku. Artinya, besarnya nilai kerugian negara tidak secara otomatis membuat terdakwa menerima hukuman tersebut. Jaksa tetap harus membuktikan unsur tindak pidana dan memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi melalui proses peradilan.

Tuntutan Hukuman Mati Ikut Menjadi Sorotan

Penelusuran Aset Tetap Berjalan Meski Tersangka Buron

Kejagung menegaskan bahwa keberadaan Riza Chalid di luar negeri tidak menghentikan upaya penegakan hukum. Penyidik tetap menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, aparat juga melanjutkan penanganan perkara terhadap sejumlah pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penuntasan perkara tidak hanya berfokus pada penangkapan tersangka, tetapi juga mencakup pembuktian pidana dan pemulihan aset. Kini, publik menunggu langkah konkret Kejagung dalam menentukan kelanjutan proses persidangan Riza Chalid. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, mekanisme in absentia dapat menjadi salah satu jalan untuk menghindari penundaan proses hukum tanpa batas waktu. Pada akhirnya, transparansi penanganan perkara dan kepastian hukum menjadi hal penting dalam mengawal kasus besar yang menyangkut pengelolaan energi nasional.

-5%
Original price was: Rp1.850.000.Current price is: Rp1.757.500.

👁 4463 kali

-12%
Original price was: Rp1.850.000.Current price is: Rp1.628.000.

👁 3299 kali

-5%
Original price was: Rp450.000.Current price is: Rp427.500.

👁 3036 kali

-5%
Original price was: Rp400.000.Current price is: Rp380.000.

👁 2167 kali

👁️ Dilihat 15 kali