Pemeriksaan 59 Saksi Perluas Penelusuran Dugaan Makar
Bareskrim periksa 59 saksi dalam penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyidik terus memperluas penelusuran untuk mengungkap rangkaian peristiwa di balik perkara yang menyita perhatian publik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa pemeriksaan berlangsung secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Hingga Kamis, 19 November 2026, penyidik telah meminta keterangan dari 59 orang. Pemeriksaan itu tidak hanya menyasar pihak yang mengetahui peristiwa, tetapi juga mencakup empat perwira tinggi yang sebelumnya menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal. Menurut Susatyo, penyidik turut mendalami keterangan sejumlah orang yang berpotensi memberikan informasi penting mengenai dugaan keterlibatan pihak lain. Dengan demikian, pemeriksaan saksi menjadi salah satu langkah utama untuk menyusun konstruksi perkara secara menyeluruh.
Penggeledahan Posko Cipete dan Bogor Jadi Perhatian
Selain memeriksa puluhan saksi, Bareskrim juga menelusuri sejumlah lokasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik menggeledah sebuah rumah di kawasan Jalan Saidi II, Cipete Utara, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai posko. Penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara berlangsung pada Selasa malam, 17 November 2026. Perkembangan berikutnya mengarah ke wilayah Bogor dan Tangerang. Sejak Kamis malam, 19 November 2026, penyidik melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. Salah satu rumah di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, diduga menjadi posko yang berkaitan dengan Kombes Iman. Langkah ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan para saksi, tetapi juga berusaha menemukan hubungan antara lokasi, aktivitas, dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun, status penggunaan tempat tersebut masih memerlukan pembuktian melalui hasil penyidikan.
Dokumen dan Spanduk Didalami sebagai Barang Bukti
Penggeledahan sejumlah lokasi juga menjadi bagian penting dalam pencarian bukti yang dapat menjelaskan dugaan perencanaan perbuatan makar. Dalam perkembangan pada Jumat, 20 November 2026, penyidik mengungkapkan adanya sejumlah dokumen dan spanduk yang diamankan dari lokasi penggeledahan di Bogor. Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan permulaan perbuatan yang sedang diselidiki. Meski demikian, polisi belum membuka seluruh isi dokumen maupun menjelaskan secara terperinci keterkaitan setiap barang bukti dengan perkara. Sebelumnya, Susatyo menjelaskan bahwa penyidik memusatkan perhatian pada tiga tahapan, yaitu persiapan, pemufakatan, dan permulaan pelaksanaan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penelusuran untuk mengetahui apakah terdapat rangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana makar. Selain dokumen fisik, penyidik juga mendalami barang bukti elektronik serta mencocokkan berbagai informasi yang beredar dengan data yang telah dikumpulkan. Karena itu, keberadaan sebuah lokasi atau dokumen tertentu belum otomatis membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Dugaan Penyadapan Ilegal dan Perkara Makar Terus Didalami
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam perkara penyadapan tersebut, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Namun, masyarakat perlu membedakan status perkara penyadapan ilegal dengan penyidikan dugaan makar yang kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum. Penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai tersangka makar. Hingga perkembangan yang disampaikan pada 20 November 2026, Bareskrim masih mengumpulkan alat bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara. Polisi juga belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara makar tersebut. Dengan demikian, hasil pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan analisis barang bukti akan menentukan arah penyidikan selanjutnya.
Gelar Perkara Ditunda, Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Di tengah perluasan penyidikan, Bareskrim juga menunda pemaparan hasil gelar perkara yang semula direncanakan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026. Penundaan tersebut berkaitan dengan kegiatan penggeledahan lanjutan dan pemeriksaan barang bukti elektronik yang masih berlangsung di Bogor serta Tangerang. Penyidik ingin memastikan seluruh temuan dapat diperiksa sebelum menyampaikan perkembangan secara menyeluruh. Selanjutnya, hasil pendalaman perkara direncanakan menjadi bahan pembahasan dalam agenda berikutnya bersama pihak terkait, termasuk Kejaksaan Agung. Perkembangan ini membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada jumlah saksi yang telah diperiksa, tetapi juga pada kemungkinan terungkapnya hubungan antara dugaan penyadapan dan rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki. Meski demikian, kesimpulan hukum tetap harus bertumpu pada alat bukti yang sah dan proses peradilan. Transparansi perkembangan penyidikan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah menjadi hal penting dalam penanganan perkara ini. Publik kini menantikan penjelasan resmi Bareskrim mengenai hasil penggeledahan dan arah akhir penyidikan dugaan makar tersebut.
👁 4436 kali
👁 3274 kali
👁 3634 kali
👁 2759 kali
👁️ Dilihat 22 kali




