Wantimpres 2026: Konglomerat Masuk, Pasar Menyorot

Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres 2026

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Wantimpres 2026 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Formasi baru ini menghadirkan tokoh dengan latar belakang yang sangat beragam. Pratikno dipercaya sebagai Ketua Wantimpres, sedangkan Hatta Rajasa menduduki posisi Wakil Ketua. Sementara itu, Muhammad Qodari bertugas sebagai Sekretaris. Kehadiran mereka memperlihatkan upaya pemerintah menghimpun pengalaman birokrasi, politik, ekonomi, agama, hukum, hingga dunia usaha dalam satu forum pertimbangan Presiden.

Tiga Konglomerat Jadi Sorotan Utama

Menariknya, Wantimpres 2026 turut menghadirkan tiga nama besar dari dunia bisnis nasional. Mereka adalah Chairul Tanjung, Dato Sri Tahir, dan Jusuf Hamka. Chairul Tanjung dikenal sebagai pendiri CT Group dan pernah menjabat Menko Perekonomian. Selanjutnya, Dato Sri Tahir merupakan pendiri Mayapada Group sekaligus Komisaris Utama PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Adapun Jusuf Hamka dikenal sebagai pengusaha yang memiliki keterkaitan kuat dengan bisnis jalan tol. Kehadiran tiga pengusaha tersebut langsung memicu perhatian publik. Pasalnya, posisi mereka bukan hanya membawa pengalaman bisnis, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai bagaimana perspektif dunia usaha dapat masuk dalam pertimbangan kebijakan negara.

Tahir Pilih Mengikuti Arahan Ketua Wantimpres

Setelah pelantikan Wantimpres 2026, Dato Sri Tahir menyebut pengangkatannya sebagai sebuah kehormatan. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya telah diangkat sekitar dua tahun sebelumnya, tetapi pelantikan baru berlangsung pada 2026. Ketika ditanya mengenai agenda khusus yang akan dibawa, Tahir memilih menyerahkan arah kerja kepada Ketua Wantimpres Pratikno. Sikap tersebut menunjukkan bahwa anggota Wantimpres bekerja dalam kerangka kelembagaan, bukan membawa agenda pribadi. Selain itu, Tahir kembali menyampaikan harapannya agar masyarakat Indonesia semakin maju, makmur, dan sejahtera. Pernyataan tersebut menjadi menarik karena pengalaman seorang pengusaha besar kini bertemu langsung dengan ruang konsultasi kebijakan di tingkat Presiden.

Dari Rocky Gerung hingga Anwar Usman

Komposisi Wantimpres 2026 tidak hanya berisi pengusaha. Pemerintah juga memasukkan tokoh agama, akademisi, politisi, purnawirawan TNI-Polri, pakar hukum, serta figur publik. Nama yang masuk antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Soekarwo, Rocky Gerung, Anwar Usman, Jusuf Wanandi, hingga Ignasius Jonan. Keragaman tersebut membuat Wantimpres memiliki spektrum pandangan yang luas. Karena itu, publik kini menunggu bagaimana berbagai perspektif tersebut diterjemahkan menjadi masukan strategis bagi Presiden. Di sisi lain, keberadaan tokoh dengan rekam jejak ekonomi dan bisnis membuat pasar ikut mencermati arah kebijakan pemerintah berikutnya.

Konglomerat, Kebijakan Ekonomi, dan Perhatian Investor

Masuknya Chairul Tanjung, Tahir, dan Jusuf Hamka ke Wantimpres 2026 juga membuka pembahasan baru di kalangan investor. Pasar saham tentu akan memperhatikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan perbankan, infrastruktur, investasi, konsumsi, hingga sektor korporasi. Namun, keterlibatan seorang pengusaha sebagai anggota Wantimpres tidak otomatis berarti kebijakan tertentu akan menguntungkan perusahaan atau emiten yang memiliki hubungan bisnis dengannya. Investor tetap perlu melihat keputusan pemerintah, fundamental emiten, kinerja keuangan, serta perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, perhatian terhadap Wantimpres 2026 sebaiknya tidak berhenti pada siapa saja yang dilantik. Hal yang lebih penting adalah bagaimana forum tersebut memberikan pertimbangan yang berkualitas dan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kepercayaan pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

-5%