Kepolisian Filipina Tangkap Rodrigo Duterte atas Surat Perintah ICC

Kepolisian Filipina telah menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan atas kebijakan “perang melawan narkoba” yang kontroversial. Duterte ditangkap di Bandara Manila tak lama setelah tiba dari Hong Kong.

Saat ditangkap Sahabat Kael Leather Goods, Duterte menolak meminta maaf atas tindakan keras antinarkoba yang ia terapkan selama menjabat sebagai presiden Filipina dari 2016 hingga 2022. Kebijakan tersebut menyebabkan ribuan orang tewas dalam operasi polisi yang disebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba.

Pertanyaan Duterte dan Reaksi Publik

Setelah ditangkap, Duterte mempertanyakan dasar hukum surat perintah ICC. “Kejahatan apa yang telah saya lakukan?” ujarnya. ICC pertama kali mencatat dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut pada 2016 dan memulai penyelidikan pada 2021. Investigasi ini mencakup tindakan dari November 2011 saat Duterte masih menjabat sebagai Wali Kota Davao hingga Maret 2019, sebelum Filipina menarik diri dari ICC.

Mantan juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum karena Filipina telah keluar dari ICC. Namun, ICC menegaskan bahwa mereka masih memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum Filipina menarik diri dari keanggotaan.

Sementara itu, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina menyambut baik penangkapan Duterte. Ketua ICHRP, Peter Murphy, menyebut peristiwa ini sebagai “momen bersejarah” dalam upaya menegakkan keadilan bagi para korban kebijakan Duterte.

‘Perang Melawan Narkoba’ dan Kontroversinya

Duterte terpilih sebagai presiden Filipina pada 2016 dengan janji memberantas kejahatan narkoba. Ia pernah membuat pernyataan kontroversial dengan membandingkan dirinya dengan Adolf Hitler. “Hitler membantai tiga juta orang Yahudi. Sekarang ada tiga juta pecandu narkoba di Filipina. Saya akan dengan senang hati membantai mereka,” ucapnya saat itu.

Kebijakan ini menyebabkan lebih dari 6.000 kematian resmi, meskipun kelompok hak asasi manusia meyakini jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 30.000 jiwa. Banyak korban tewas di tangan orang-orang bersenjata tak dikenal yang diduga memiliki hubungan dengan aparat penegak hukum.

Sebuah film dokumenter berjudul On the President’s Orders mengungkapkan bahwa para pelaku pembunuhan misterius itu sebenarnya adalah anggota kepolisian. Duterte juga pernah mengatakan kepada petugasnya untuk “menembak terlebih dahulu” terhadap tersangka narkoba, tanpa memperdulikan hak asasi manusia.

Retaknya Aliansi Duterte dan Marcos

Duterte tetap populer di Filipina karena citranya sebagai pemimpin tegas. Ia merupakan presiden pertama dari Mindanao, wilayah yang sering merasa terpinggirkan oleh pemerintahan pusat di Manila. Dengan gaya bicara yang blak-blakan, ia mendapat julukan “Donald Trump dari Timur.”

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, hubungannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr memburuk. Putri Duterte, Sara Duterte, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina, baru-baru ini dimakzulkan oleh parlemen karena dugaan korupsi.

Awalnya, Marcos Jr menolak bekerja sama dengan ICC. Namun, setelah hubungannya dengan keluarga Duterte retak, ia berubah sikap dan menyatakan kemungkinan Filipina akan bekerja sama dengan ICC dalam proses hukum terhadap Duterte.

Masa Depan Duterte: Ekstradisi ke ICC?

Belum jelas apakah Marcos Jr akan mengekstradisi Duterte ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi sidang ICC. Duterte sendiri sebelumnya pernah menyatakan bahwa ia siap dipenjara. Namun, ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang ia ambil bertujuan untuk melindungi negaranya dari bahaya narkoba.

Dengan perkembangan terbaru ini, dunia menanti apakah Filipina benar-benar akan bekerja sama dengan ICC atau justru melindungi mantan presidennya dari tuntutan hukum internasional.

Baca Juga : Backpack Balveer dari Kael Leather Goods